LANGKAH-LANGKAH
PERENCANAAN PENDIDIKAN
A. Latar
Belakang Masalah
Pada
haketnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan
keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi sperti (peristiwa, keadaan,
suasana), dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi
atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang
dibutuhkan masyarakat masa depan adalah perencanaan yang didorong oleh
mekanisme pasar. Yang berarti tujuan pembangunan nasional akan lebih dekat dan
mendapat support dari masyarakat secara utuh. Dunia masa depan sebagai abad
informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), telah dan akan
mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang menapak kea rah kearah
masyarakat industri. Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu fisi pendidikan
dan pelatihan yang jelas, yang mengakomodasikan dinamika transformasi sosial-ekonomi
masyarakat yang akan terjadi.
Di
bidang pendidikan kita telah mematrikan berbagai sukses yang besar dalam
sejarah pendidikan di dunia. Apabila banyak negara maju dewasa ini memerlukan
lebih dari 50 tahun untuk mencapai pendidikan universal 6 tahun bagi rakyatnya,
Indonesia dapat mencapainya dalam kurun waktu 15 tahun sejak dimulainya rencana
pembangunannya pada tahun 1969. Dua puluh tahun kemudian kita mematokkan lagi
suatu etape pembangunan selanjutnya dengan lahirnya UU No.2 tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Demikianlah beberapa dasar penting yang telah kita
letakkan dalam perjalanan pembangunan pendidikan nasional. Kalau etape yang
pertama berkenaan dengan berbagai target kuantitatif dalam pembangunan
pendidikan nasional.
Namun,
kedua tonggak dasar sektor pembangunan pendidikan nasional itu baru merupakan
dasar bagi pembangunan pada tingkat selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu
kualitas pendidikan dan penanganan atau manajemen sektor pendidikan itu sebagai
bagian dari manajemen pembangunan nasional. Manajemen pendidikan nasional
sangat penting karena bukan saja pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar
manusia Indonesia, bahkan merupakan salah satu dinamisator pembangunan itu
sendiri. Dengan demikian, manajemen pendidikan haruslah merupakan subsistem
dari sistem manajemen pembangunan nasional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam makalah ini adalah
sebagai berikut:
1. Apakah
komponen-komponen dari perencanaan pendidikan dengan prioritasnya?
2. Bagaimanakah
mengidentifikasi kecenderungan umum dalam perencanaan pendidikan?
3. Apakah
tujuan dan sasaran perencanaan pendidikan?
4. Bagaimanakah
merancang pendidikan?
C. Komponen-Komponen Perencanaan Pendidikan
Secara
konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara,
sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini
terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapun
komponen-komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :
1. Tujuan
pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka
kebijaksanaan nasional dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang
pendidikan.
2.
Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara operasional yang akan
mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Maka ketepatan
pelaksanaan dari perencanaan pendidikan.
Dalam
penentuan kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan,
siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu
diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan
sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya
mengenai system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya,
bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung
dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot u ntuk jaminan dapat terlaksananya
perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil
system dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen
rencana pendidikan.
Dari beberapa rumusan tentang
perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah yang menonjol adalah
suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan dilaksanakan di
masa depan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak
dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama,
khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif,
apalagi dari sudut kepentingan nasional.
D. Identifikasi Kecenderungan Umum
Dasar,
prinsip, atau acuan bagi kerja perencanaan pendidikan di setiap Negara adalah:
1. Perencanaan pendidikan harus mengunakan
pandangan jangka panjang. Dalam hal ini perencanaan pendidikan dibedakan
menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Namun
menjadi kurang baik apabila pendidikan direncanakan terlalu jauh kedepan.
Karena apabila pendidikan direncanakan terlalu jauh ke depan, sementara manusia
belum tahu persis perubahan-perubahan apa yang bakal terjadi pada masa depan
yang jauh itu, akan menjadikan usah pendidikan itu sia-sia jika ternyata
tuntunan-tuntunan perubahan yang terjadi justru berbeda dari apa yang
diramalkan.
2. Perencanaan pendidikan harus bersifat
komprehensif, artinya perencanaan pendidikan itu mencakup perencanaan seluruh
bagian dari sistem pendidikan dalm satu pandangan yang utuh, yang akan menjamin
keharmonisan perkembangan masing-masing bagian tersebut. Termasuk dalam hal ini
perencaan pendidikan non-formal (luar sekolah) yang harus diintegrasikan dengan
pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat.
3. Perencanaan pendidikan harus diintegrasikan
dengan perencanaan ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat secara
keseluruhan. Kalau pendidikan ingin diarahkan untuk membantu individu dan
masyarakat, serta agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan seefisien
mungkin, maka pendidikan tidak boleh berjalan sendirian mengabaikan kebutuhan
realitas (perkembangan) sekitarnya. Melainkan ia harus diintegrasikan dengan
perencanaan makro pembangunan masyarakat.
4. Perencanaan pendidikan harus merupakan
bagian integral dari pengelola pendidikan. Artinya, perencanaan itu harus punya
akses ke arah proses pengambilan keputusan dibidang pendidikan oleh pihak
peneglola. Kalau berdiri sendiri, maka perencanaan pendidikan hanya akan tampil sebagai karya akademis yang tidak
memiliki pengaruh apa-apa terhadap pembaruan dan pembangunan pendidikan.
5. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan
perkembangan kualitatif di samping perluasan secara kuantitatif. Karena hanya
dengan begitu perencanaan pendidikan akan dapat menjadi pendidikan yang
relevan, efisien, dan efektif.
E. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pendidikan
Pada dasarnya
tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang
dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusan tujuan perencanaan
adalah :
1. Penyajian
rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional
yang berwenang.
2. Menyediakan pola
kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja yang
bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan.
Menurut
Direktorat Pendidikan Dasar dalam Bafadal (1999:29), setidaknya ada lima
komponen yang menentukan mutu pendidikan, antara lain adalah:
1.
Kegiatan belajar mengajar.
2.
Manajemen pendidikan yang efektif
dan efisien.
3.
Buku dan sarana belajar yang
memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai.
4.
Fisik dan penampilan sekolah yang
baik, dan
5.
Partisipasi aktif masyarakat.
F. Merancang Pendidikan
Perencanaan
merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatu perencanaan
bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian
perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yang perlu
diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu:
1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan
tujuan secara lengkap dan jelas.
2. Adanya
rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan
yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan apabila tujuan itu
tercapai.
3. Analisis
dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka
kebijaksanaan yang telah dirumuskan.
4. Penunjukan
orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan) termasuk
juga orang yang akan mengadakan pengawasan.
5. Penentuan
system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan apa yang
harus dicapai, dengan apa ya ng telah tercapai, berdasarkan criteria yang telah
ditetapkan.
Dengan
demikian, beerdasarkan unsur-unsur dan langkah-langkah dalam perencanaan, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan merupakan suatu proses yang
diakui dan perlu dijalani secara sistematik dan berurutan karena keteraturan
itu merupakan proses rasional sebagai salah satu property perencanaan
pendidikan.
Vembrianto
(1985:52) menyimpulkan bahwa Perencanaan pendidikan di masa depan harus memuat
lima buah pokok persoalan sebagai berikut:
1. Perumusan tujuan:
Perumusan
tujuan pendidikan dan penentuan prioritasnya sangat diperlukan untuk mengadakan
evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan dan untuk menyusun perencanaan
pendidikan. Tujuan pendidikan itu harus konsisten dengan tujuan umum
masayarakat (tujuan nasional suat bangsa). Di samping itu tujuan sistem
pendidikan itu harus pula konsisten dengan tujuan sub sistem di dalamnya.
Merumuskan tujuan umumsistem pendidikan adalah sangat sulit. Sedangkan
merumuskan tujuan operasional yang spesifik pada umumnya lebih mudah. Perumusan
tujuan pendidikan itu diperlukan sebagai kriteria untuk mengetes kegiatan
pelaksanaannya.
2.
Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem:
perumusan tujuan pendidikan itu
penting untuk :
a.
memberi arah kegiatan pendidikan,
b.
memberi dasar untuk mengecek
kegiatan itu,
c. memberi dasar untuk membandingkan alternatif
dari berbagai cara mencapai tujuan proses belajar yang khusus, dengan demikian
berguna untuk menentukan manakah dari berbagai cara itu yang paling efisien.
Untuk evaluasi itu diperlukanberbagai
alat diagnostik yang diperlukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan, mencari
kemungkinan penyempurnaannya.
d.
Penggunaan cara pendekatan sistem dalam
penyusunan design pendidikan.
e. Gaya dan tindakan menejemen yang baru:
untuk itu adanya operationsresearch, programme budgeting,cost analisys, cost
effectiveness testing, dan cost benefit analisys.
f. Penelitian dan pengembangan sistem
pendidikan secara intensif.
Dalam
pelaksanaan pendidikan, model-model pendekatan sebagai upaya pencerahan dan
pemberdayaan jalur pendidikan yang sekaligus dapat dijadikan pedoman dasar
penyelenggaraan hendaklah terus diperhatikan dan dimaknai secara benar. Pendekatan-pendekatan
dalam upaya pemberdayaan pendidikan antara lain seperti tujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa, menjaga mutu dan kelangsungan pendidikan, belajar seumur
hidup, watak mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, menyiapkan tenaga
yang siap terlatih dan siap pakai, dan menyiapkan generasi muda yang lebih baik
dengan pendekatan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri
handayani”. (Rachman, 2001:289).
Langkah
penting dalam perencanaan pendidikan harus meliputi dua macam perencaanaan,
yaitu perencanaan makro yang membuat dimensi yang luas daripada sistem pendidikan
dan relasinya dengan perencanaan dalam bidang sosial dan ekonomi serta
perencanaan mikro yang memuat perencanaan mengenai proses internal daripada
sistem pendidikan termasuk pola subsistem sub sistem yang ada di dalamnya. Agar
perencanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka harus sesuai dengan
langkah-langkah berikut:
1.
Penelitian dan diagnosa untuk mengidentifikasi problema pokok yang
dihadapi oleh perencanaan pendidikan.
2. Mengadakan training bagi orang-orang agar
mereka mampu mempraktekkan hasil-hasil penelitian dan metodologi perencanaan
itu dalam praktek.
3. Menyususn dan mengadakan penyesuaian tata
organisasi dan administrasi agar memungkinkan terlaksananya perencanaan itu.
G. Kesimpulan
Dari
pengalaman pelaksanaan perencanaan pendidikan di berbagai tempat dapat ditarik
pelajaran antara lain:
1. Suatu sistem pendidikan hanya dapat
direncanakan dengan baik dan rencananya itu hanya dapat di
implementasikandengan baik apabila merekayang mempunyai tanggungjawab atas
berbagai bagian dalam sistem itu merupakan perencana yang baik, dan hanya
apabila masing-masingperencana itu memungkinkan perencanaan bagian saling jalin
menjalindan diintegrasikanmenjadi suatu kesatuanyang kompak dan selaras yang
tertuju kepada tercapainya tujuan dari keseluruhan sistem itu.
2. Perencanaan akan terlaksana dengan
sebaik-baiknya apabila para pemimpin politik dan pendidikan sungguh-sungguh
yakin pentingnya perencanaan itu, memberikan dukungan mereka, dan secara serius
menggunakan perencanaan itu dalam keputusan-keputusan mereka, serta
orang-oranglain yang secara serius terlibat dalam sistem pendidika itu, misal
para petugas administrasi, guru, murid, orangtua murid, diberi kesempatan yang
wajar untuk memberikan andilnya dalam perumusan rencan pendidikan itu.
DAFTAR
PUSTAKA
Tilaar,
H.A.R. 2003, Manajemen Pendidikan
Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan, Cetakan keenam, Edisi Revisi,
Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
Salim, Agus. 1993, Perencanaan Pendidikan: Sebuah Pengantar, Ponorogo: Institut Pendidikan
Darussalam Pondok Modern Gontor.
Suryadi, Ace. 1997. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pengembangan: Isu.Teori dan Aplikasi.
Jakarta: Pusat Informatika Balitbang Dikbud.
1 komentar:
Terima Kasih atas artikelnya..
Sangat membantu sekali
Semoga semakin banyak orang yang membaca artikel ini...
Salam Sukses...
Posting Komentar